LIPUTAN KHUSUS
LABURA, (NusarayaExpose.Com): Salah seorang politisi yang nengkreng di pucuk Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, inisial RBS diduga kuat berhubungan dengan dua proyek pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, tahun 2022.
Mirisinya, dua proyek tersebut jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dua proyek jalan tersebut yakni Perkerasan Jalan Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir tahun 2022 yang dikerjakan oleh CV KRB dan Pekerjaan Pengaspalan Jalan menuju Aek Tampang Kecamatan Na IX – X (BKPSU) APBD Labura Tahun 2022 yang juga dikerjakan oleh CV KRB.
Dua paket pekerjaan yang menelan anggaran Milyaran Rupiah ini mengalami kerugian negara hingga ratusan juta per paketnya, akibat tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.Berdasarkan LHP BPK Nomor: 56.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tertanggal 11 Mei 2023.
Proyek Perkerasan Jalan Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir tahun 2022 mengalami kerugian negara sebesar Rp109.467.084,51 dan Pekerjaan Pengaspalan Jalan menuju Aek Tampang Kecamatan Na IX – X tahun 2022 mengalami kerugian negara Rp160.155.673,90..
Dalam temuannya, BPK menemukan dua pekerjaan itu tidak mencukupi Volume kontrak, dimana timbunan Pilihan, Lapis Pondasi Agregat A, mutu Aspal dan bahan anti pengelupasan tidak sesuai spesifikasi jalan Kelas A. Hingga, dari perhitungan BPK, terdapat kelebihan pembayaran mencapai 10 persen dari Volume pekerjaan.
NusarayaExpose.Com telah berulang kali berupaya menghubungi Rimba Bertuah Sitorus untuk mempertanyakan keterlibatanya dalam dua proyek dimaksud. Sayangnya, permintaan wawancara dan konfirmasi wartawan yang dilayangkan sejak pekan lalu tidak mendapatkan respon.
Temuan kerugian negara dalam dua proyek tahun 2022 ini, bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, sejumlah aktivis telah melakukan aksi demonstrasi yang digelar di Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Sumatera Utara pada 26 Juni 2024 lalu. Para aktivis menuntut agar dua institusi penegak hukum ini memeriksa temuan BPK atas kerugian negara yang ditimbulkan.
Aktivis LSM Pembangunan Transformasi Sosial (PETRAS) Sofyan S Siregar ketika dimintai tanghapanya menyebutkan, jika adanya temuan BPK dalam suatu pekerjaan proyek yang kualitasnya menurun dipastikan menimbulkan potensi kerugian perekonomian negara.
Sofyan Siregar, pun menantang pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk turut mengawal Asta Cita ke 7 Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam hal ini, sangat jelas adanya sejunlah proyek jalan dalam perhitungan BPK hanya kekurangan volume saja. Sebab BPK saat itu hanya menghitung adanya kerugian keuangan, belum melakukan perhitungan kerugian prekonomian negara.
“Yang dimaksud kerugian keuangan negara itu merupakan kerugian materi secara langsung, dan hal itu harus dikembalikan,” kata Sofyan.
Meskipun kata Sofyan, jika kontraktor sudah mengembalikan kerugian negara, tetap terdapat potensi kerugian perekonomian negara yang perhitungannya dilakukan oleh ahli atau pakar.
Perhitungan perekonomian negara biasanya dilakukan setelah adanya permintaan dari penyidik PPNS, Kepolisian atau Kejaksaan kepada para pakar.
Dijabarkannya, misalnya terdapat pengurangan mutu dan kualitas jalan sesuai kontrak kerja yang ada, yang seharusnya memiliki daya tahan 30 ton turun menjadi daya tahan 27 ton, yang seharusnya dapat dipergunakan selama 5 tahun turun kualitasnya hanya bisa dipergunakan selama 3 tahun saja.
Maka dampak dari berkurangnya kualitas ini tentunya berefek terhadap perekonomian negara seperti kerugian biaya jasa konsultasi proyek suatu proyek yang seharusnya dapat dihemat untuk pelaksanaan selama namun 3 tahun kemudian negara harus kembali mengekuarkan biaya.
Kemudian katanya dampak kerugian perekonomian negara misalnya, terjadinya kerusakan jalan yang baru tiga tahun dibangun, menyebabkan transportasi arus barang tidak lancar, ekonomi masyarakat terganggu, menyebabkan menurunkan pendapatan masyarakat hang ujung-ujungnya menurunkan penerimaan pajak negara.
“Itulah yang dinamakan kerugian perekonomian negara,” kata Sofyan menjelaskan.(riz)
