LABURA (NusarayaEkspose.Com): Transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Penggunaan anggaran tahun 2023 hingga 2024 lebih kurang Rp 1,3 Miliar diduga kuat tidak terserap secara efektif dan menimbulkan tanda tanya besar.(9/3/2026)
Sejumlah pos anggaran spesifik menjadi fokus keberatan publik. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat alokasi dana untuk program Sarana dan Prasarana Literasi sebesar Rp 70.500.000, pengadaan Tong Sampah senilai Rp 146.400.000, serta biaya pemasangan/layanan Wi-Fi sebesar Rp 20.000.000.
Besarnya angka untuk item-item tersebut dinilai tidak sinkron dengan realita fisik di lapangan. Warga mulai mempertanyakan azas manfaat dan kewajaran harga (value for money) dari proyek-proyek tersebut selama tiga tahun terakhir.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji, Supriadi, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat WhatsApp tidak mendapatkan respons, meskipun pesan tersebut telah terkirim.(9/3/2026)
Sikap bungkam sang Kepala Desa, yang diketahui juga berstatus sebagai pegawai aktif di PTPN III Labuhan Haji, kian memperkuat spekulasi negatif di tengah masyarakat. Padahal, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang kepala desa wajib menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola uang negara
Masyarakat kini mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigasi menyeluruh guna memastikan tidak adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut.(BP/tim)
