LABUHANBATU, (NusarayaExpose.Com): Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kini menanggapi serius peristiwa 252 siswa/i harus membawa alat pengepel sekaligus membayar kartu peserta sebesar Rp 5 ribu pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pemprovsu Ali Harun Ritonga, SPd Rabu, (16/07/2025) malam menyatakan, persoalan pengutipan tersebut akan disampaikanya ke atasan (Kadis Pendidikan Sumut-red).
“Baik Pak, saya akan teruskan ke atasan saya, terimakasih atas informasinya,” Kata Ali Harun Ritonga ketika membawal Konfirmasi wartawan via WhatsApp.
Sebelumnya diberitakan, Hari pertama kegiatan MPLS di Sekolah SMA Negeri 2 Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Sejumlah siswa sekolah yang menjalani kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) masing-masing membawa alat pengepel dan kartu peserta senilai Rp. 5 ribu.
Selain itu, siswa- siswi yang masuk pada tahun ajaran baru 2025/2026, juga harus dibebankan membawa alat pengepel yang diperkirakan harga alat antara Rp.35 ribu ampai dengan Rp.50 ribu.
Sejumlah wali murid Orang Tua Siswa/i SMAN 2 Rantau Utara kepada Media mengakuinya, bahwa anak-anak mereka harus diwajibkan membayar kartu peserta sebesar Rp.5 ribu dan membawa alat pengepel saat kegiatan MPLS tersebut.
“Iya, tetap saja ada biaya sekolah mana ada yang gratis, bukti saja anak-anak kami harus bayar kartu peserta MPLS biaya Rp5000 dan harus membawa alat pengepel ke sekolah dan kami beli Rp35000 -Rp50000, di kios,” sebut mereka.
Sementara itu, Kepala SMAN 2 Rantau Utara (Ratu) Freddi Sinaga ketika dimintai tanggapan tentang dasar regulasi ataupun kebijakan tentang biaya dibebankan ke siswa/i, masih belum mau berkomentar.
Ketika disinggung apakah dana BOS tidak cukup, sehingga harus dibebankan kepada peserta didik kini kembali lebih suka memilih diam dan tak menjawab.
Seperti diketahui sebelumnya, jumlah siswa/i memiliki daya tampung tahun ajaran 2025/2026 yang diterima di SMAN 2 Rantau Utara, adalah 252 siswa/i dengan total pendaftar saat itu adalah 356 siswa/i, dan semuanya sudah terverifikasi Portal SPMB SUMUT Berkah.
Mirisnya, sekolah gratis bertujuan dan berdampak meningkatkan akses pendidikan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh masyarakat Sumut , terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Namun, dari kebijakan oleh pihak sekolah SMAN 2 Rantau Utara tersebut, kini menjadi sorotan sekaligus dianggap melawan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menggratiskan biaya SMA/SMK negeri di Sumut.
Hal ini disebut sebagai salah satu program unggulan pada saat kunjungan kerja di kepulauan Nias, Jum’at (13/6/2025) beberapa waktu lalu.
“Ya memang sesuai arahan Pak Gubernur itu adalah salah satu program unggulan Pak Gubernur, namanya PUBG, Program Unggulan Bersekolah Gratis,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, disalah satu media.
Serta sekolah gratis diharapkan dapat mewujudkan atau menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, di mana semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Sekaligus mengurangi beban biaya dalam pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu akan berkurang, sehingga anak-anak dapat fokus pada belajar dan meraih pendidikan yang lebih baik. Tetapi ternyata di SMAN 2 Rantau Utara tetap saja siswa/i dibebankan. (Mahra)
