MEDAN, (NusarayaExpose.Com): Sidang Ke-2 Sengketa Informasi Publik yang di gelar hari ini, Selasa (12/8/2025) di ruang sidang Komisi Informasi Publik Sumatera Utara Jl Alfalah No.22 Medan.
Fadli Hasibuan selaku pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar kepala SD, SMP Negeri yang tercantum dalam permohonan sengketa informasi dihadirkan sebagai pihak/saksi terkait atau sebutan lain nya pada persidangan berikut nya.
Menjawab pemohon, ketua Majelis Komisioner M.Ilyas Sitorus, SH, M.Ikom menjawab dalam tata tertib pesidangan sengketa informasi apabila termohon tidak hadir 2(dua) kali berturut-turut, maka agenda sidang selanjut nya adalah pembacaan kesimpulanan majelis, akan tetapi atas permintaan pemohon akan kita pertimbangkan melihat perkembangan situasi ke depan.
Pendapat berbeda disampaikan anggota Majelis Komisioner Dedy Ardiansyah, S.Sos untuk menghadirkan Kepala SD, SMP Negeri sebagai pihak/saksi terkait atau sebutan lain nya adalah kewenangan termohon dalam hal ini Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku atasan PPID, jadi bagaimana kita meminta menghadirkan kepala SD, SMP sementara termohon tidak pernah hadir.
Sementara itu termohon Plt.Kepada Dinas Peendidikan Kabupaten Labuhanbatu kembali tidak menghadiri persidangan Ke-2 hari ini, menurut panitera pengganti Ayu Kusuma beberapa hari yang lalu Plt Kadis ada menghubungi pihak nya via teelepon seluler meminta agar sidang di undur diatas tanggal 15 Agustus mendatang, karena berbagai kegiatan dan kesibukan beliau.
Meski KIP Sumut menerima telepon seluler dari yang menyatakan diri sebagai kuasa hukum meminta sidang yang di jadwal jam 10.30 WIB diundur ke jam 14.00 WIB, namun kedua permintaan itu di tolak oleh KIP karena jadwal sidang, baik hari, tanggal dan jam sudah terjadwal.
Seperti di beritakan sebelum nya, dimana dalam permintaan informasi publik Pemohon meminta data berupa 1.RAKS BOS Tahun 2025, 2.SPJ dana BOS tahap 1,2 tahun 2025 dan 3.Data Inventaris Sekolah berupa data mobiler, buku paket, alat peraga dan multi media, perlengkapan olahraga dan perlengkapan sekolah lain nya dari 60 an sekolah SD dan SMP Negeri yang tersebar di 9 Kecamatan se Labuhanbatu.
Namun hingga batas waktu yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termohon tidak memberikan jawaban sebagaimana yang diminta, mengakhiri sidang Majelis Komisioner menjelaskan bahwa sengketa yang diajukan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan persidangan.(Riz)
