LIPUTAN KHUSUS
LABURA, (NusarayaExpose.Com) : Selain Nama Politisi DPRD Labuhanbatu Utara RBS, Seorang oknum Kadis inisial ZK di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu Utara turut disebut-sebut juga terlibat dengan pengerjaan proyek Jalan Damuli – Hasang/Pangujungan Kecamatan Kualuh Selatan Tahun 2022.
Sumber NusarayaExpose.Com, menyebutkan, jika ZK disebut diduga nyambi jadi kontraktor dalam pengerjaan proyek tersebut dibawah bendera CV AS.
Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Sumut Nomor: 56.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tertanggal 11 Mei 2023, total proyek jalan yang memgalami kerugian yakni sejumlah 16 paket proyek.
Sementara itu untuk proyek Jalan Damuli – Hasang/Pangujungan Kecamatan Kualuh Selatan APBD Labura Tahun 2022, yang dilaksanakan CV AS BPK menaksir kerugian Sebesar Rp114.107.889,24 dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
Dengan rincian, Lapis Pondasi Agregat A, Ketidak sesuaian Spesifikasi Kelas A sebesar 1,9%, Kekurangan volume dan Ketidaksesuaian Mutu Aspal, dan Bahan Anti Pengelupasan.
Sayangnya Zulkarnaen yang disebut punya hubungan dengan proyek ini tidak merespon permintaan wawancara dan konfirmasi yang dilayangkan wartawan NusarayaExpose.Com sejak sepekan lalu.
Hal yang sama juga ketika permintaan wawancara tersebut dilayangkan kepada Rimba Bertuah Sitorus, hingga kini pria yang berada di berada di pucuk pimpinan DPRD Labuhanbatu Utara belum memberikan respon apapun, terkait dugaan keterlibatanya dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan dengan bendera CV KRB pada tahun 2022 lalu.
Sementara itu Alvin Munthe pemilik Toko Bagus Baja Kampung Pajak sebelumnya ketika dihubungi sempat membantah jika dirinya pernah terlibat dalam pengerjaan proyek jalan yang menjadi temuan BPK.
“Mengenai kerjaan (proyek pengaspalan-red) saya tidak tau dan tidak terkait dengan saya,” kata Alvin Munthe kala dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Dia meminta wartawan agar mempertanyakan persoalan itu kepada pemilik CV “Mohon tanyakkan langsung kepada pemilik CV atau direktur CV bang,” ujarnya.
Alvin sendiri turut disebut sebagai pelaksana Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Menuju Aek Tampang Kec. Na IX – X, dengan membawa bendera CV TR dan proyek Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Dusun V – dusun VI Grojokan Desa Pulo Jantan Kec. Na. IX-X yang juga dikerjakan oleh CV.TR, namun dia membantah hal itu.
16 Paket Proyek Tahun 2022 yang menjadi temuan BPK pada tahun 2023 ini sebelumnya pernah di demo oleh sejumlah aktivis di Mapoldasu dan Kejatisu pada 26 Juni 2024 lalu.
Aktivis mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut diperiksa.Sebelumnya, Aktivis LSM Pembangunan Transformasi Sosial (PETRAS) Sofyan S Siregar ketika dimintai tanggapanya menyebutkan, jika adanya temuan BPK dalam suatu pekerjaan proyek yang kualitasnya menurun dipastikan menimbulkan potensi kerugian perekonomian negara.
Sofyan Siregar, pun menantang pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk turut mengawal Asta Cita ke 7 Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Dalam hal ini, sangat jelas adanya 16 paket proyek jalan dalam perhitungan BPK hanya kekurangan volume saja. Sebab BPK saat itu hanya menghitung adanya kerugian keuangan, belum melakukan perhitungan kerugian prekonomian negara.
“Yang dimaksud kerugian keuangan negara itu merupakan kerugian materi secara langsung, dan hal itu harus dikembalikan,” kata Sofyan.
Meskipun kata Sofyan, jika kontraktor sudah mengembalikan kerugian negara, tetap terdapat potensi kerugian perekonomian negara yang perhitungannya dilakukan oleh ahli atau pakar.
Perhitungan perekonomian negara biasanya dilakukan setelah adanya permintaan dari penyidik PPNS, Kepolisian atau Kejaksaan kepada para pakar.
Dijabarkannya, misalnya terdapat pengurangan mutu dan kualitas jalan sesuai kontrak kerja yang ada, yang seharusnya memiliki daya tahan 30 ton turun menjadi daya tahan 27 ton, yang seharusnya dapat dipergunakan selama 5 tahun turun kualitasnya hanya bisa dipergunakan selama 3 tahun saja.
Maka, dampak dari berkurangnya kualitas ini tentunya berefek terhadap perekonomian negara seperti kerugian biaya jasa konsultasi proyek suatu proyek yang seharusnya dapat dihemat untuk pelaksanaan selama namun 3 tahun kemudian negara harus kembali mengekuarkan biaya.
Kemudian katanya dampak kerugian perekonomian negara misalnya, terjadinya kerusakan jalan yang baru tiga tahun dibangun, menyebabkan transportasi arus barang tidak lancar, ekonomi masyarakat terganggu, menyebabkan menurunkan pendapatan masyarakat hang ujung-ujungnya menurunkan penerimaan pajak negara.”Itulah yang dinamakan kerugian perekonomian negara,” jelas Sofyan.
Sementara itu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Memed Rahmad Sugama yang berulangkali dimintai tanggapanya terkait hal tersebut belum merespon permintaan wawancara yang diajukan.(riz)
