RANTAUPRAPAT,(NusarayaExpose.Com): Modus gonta-ganti pemain atau orang yang melakukan praktek dugaan pemerasan terhadap sejumlah tenaga ASN dan Honorer Pendidik di Labuhanbatu. Sekenario itu disinyalir untuk mengelabui penegak hukum dari KPK, Jaksa dan Polisi.
Sumber NusarayaExpose.Com membeberkan, dugaan praktek pemerasan dalam pengurusan berkas administrasi terhadap sejumlah tenaga pendidik honorer dan ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Labuhanbatu.
Praktek itu sudah lumrah terjadi. Hanya saja, untuk menghindari deteksi lembaga penegak hukum ada dugaan skenario jahat yang sengaja dibuat dengan cara para pelaku pungli sengaja digonta-ganti agar tidak mudah terlacak.
“Jadi misalnya bang, kalau untuk pengurusan seperti SK APBD kemarin sudah dipersiapkan orang-orangnya yang bertanggung jawab mengutip sama pegawai honorer di lapangan. untuk setiap Kecamatan akan dinamakan Koordinator, nantinya jika ada Poken lagi (semacam kode kegiatan pemerasan-red) orang-orangnya diganti lagi,” ujar sumber di lingkungan Dinas Pendidikan yang minta identitasnya dirahasiakan.
Dijabarkan sumber, pada prakteknya kegiatan pemerasan terhadap tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Labuhanbatu sudah kerap terjadi dan teranyar adalah jual-beli Nota Dinas penempatan guru Tenaga PPPK. Meski hal itu sempat dibantah pejabat berwenang di Dinas Pendidikan namun isu ini sempat mengemuka dan jadi sorotan media.
Belakangan diketahui juga, pasca berita pemerasan SK APBD Guru Tenaga Honorer menjadi sorotan publik, sejumlah pihak yang disebut-sebut masih memegang beberapa SK APBD tersebut, buru-buru menyerahkan dokumen tersebut kepada pemiliknya secara gratis.
“Jadi setelah naik berita kemarin, mereka sadar mainan mereka bocor bang, buru-burulah dibagikan SK-nya gratis,” tutup sumber ini.
Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan sendiri, ketika coba diwawancarai belum memberikan respon terkait persoalan tersebut.
Diberitakan sebelumnya sebanyak 168 guru sertifikasi yang berstatus tenaga honorer di Kabupaten Labuhanbatu diduga diperas jika ingin menebus SK Tenaga Honorer APBD.
Para guru ini diduga sudah diperas sejak akhir 2024 hingga 2025.”Iya bang, SK APBD kami sengaja ditahan jika tidak bayar Rp.1,5 juta,” kata beberapa tenaga honorer kepada NusarayaExpose.Com.
Menurut sumber, sejumlah guru sengaja dijadikan perwakilan untuk meneras para tenaga honorer dengan menyebutkan masing-masing mereka sebagai Koordinator pengumpulan uang dari masing-masing guru yang menjadi tenaga honorer.
“Jadi modusnya ditetapkan pegawai dan guru yang menjadi Koordinator di setiap Kecamatan, dan mengaku mereka utusan dan pengambilan SK APBD harus melalui mereka dan memang benar ada SK kami ditangan mereka,” Ujar para guru ini.
Anehnya, kata para Guru ini. jika mereka ingin berhubungan langsung dengan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, untuk mengurus penerbitan SK APBD tersebut, tidak bisa dilakukan dan harus melalui para Koordinator.
SK APBD sangat dibutuhkan para Guru Sertifikasi yang masih menjadi tenaga honorer guna pengurusan pencairan dana sertifikasi mereka.
Modus pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Dinas Pendidikan ini sangat terstruktur, dimana uang yang di kumpulkan oleh para Koordinator di Kecamatan kemudian di kumpulkan kepada salah seorang guru berinisial DS kemudian diteruskan kepada salah satu staf di Dinas Pendidikan berinisial AM.
“Jadi si AM ini merupakan orang yang menjadi penampung uang pemerasan, memang dia tidak turun langsung tapi muara uangnya ke dia,” ujar para sumber ini sembari menjelaskan siapa sosok AM.
Ditambah para sumber lagi jika metode dugaan pemerasan yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan ini sudah sangat terstruktur dan sistematis diduga untuk menghindari deteksi dari penegak hukum.
“Jadi biar tau abang, kalau yang begini-begini (pemerasan) di Dinas Pendidikan orang yang menjadi pelakunya pasti sengaja ditukar-tukar, mungkin untuk mengecoh Polisi, Jaksa dan KPK, karena kalau kami tanya sama Plt. Kepala Dinas Pendidikan Abdi Jaya Pohan dia selalu menegaskan ini semua gratis tidak dipungut bayaran, tapi abis itu bergentayanganlah tukang kutip uang perasanya, makanya gak rasional bahasa Abdi Jaya Pohan itu dia bilang gak ada pengutipan, yang jelasnya dia mau pura-pura bersih,” tegas Narasumber ini.
Sementara itu baik oknum DS dan AG yang disebut-sebut sebagai penampung uang pemerasan ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp juga tidak memberikan jawaban.(riz)
