Kunjungi Labuhanbatu, Kajatisu Muhibuddin Tekankan Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

LABUHANBATU, (NusarayaExpose.Com) : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu, Senin (16/11/2026). Kunjungan yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu sekitar pukul 13.00 WIB tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, kepatuhan hukum, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kegiatan diawali dengan penyambutan melalui Tari Melayu Tepak Sirih, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam sambutannya, Bupati Labuhanbatu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kajatisu beserta rombongan atas kunjungan kerja tersebut.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah dituntut bekerja secara profesional, bersih, transparan, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan menggunakan anggaran daerah.

Ia juga mengapresiasi peran Kejaksaan dalam membantu aparatur negara meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurutnya, pengawasan dan pendampingan hukum dari Kejaksaan diperlukan secara berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan, tindakan pemerintahan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati turut menekankan lima pilar utama kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni legalitas, kewenangan, prosedural, akuntabilitas, dan integritas.

“Kepatuhan hukum bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan benar secara hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah bahwa jabatan merupakan amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, sedangkan anggaran merupakan kepercayaan rakyat yang harus dikelola dengan penuh integritas.

Pada kesempatan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Gereja HKBP Teluk Sentosa, Ajamu, serta sejumlah musala di Kabupaten Labuhanbatu sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah wakaf.

Kajatisu: Kejaksaan Hadir untuk Mencegah, Bukan Menakut-nakuti

Dalam arahannya, Kajatisu Muhibuddin menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi ruang komunikasi dan dialog untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran daerah.

Ia memperkenalkan fungsi Kejaksaan, termasuk bidang intelijen serta fungsi pembinaan dan pengawasan tata usaha negara, yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing.

Menurut Kajatisu, kehadiran Kejaksaan tidak semata-mata untuk melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah preventif atau pencegahan agar potensi persoalan hukum dapat diketahui sejak dini.

Kejaksaan, lanjutnya, dapat berperan melalui deteksi dini terhadap potensi permasalahan, komunikasi dan ruang dialog, konsultasi pemahaman aspek hukum sesuai kewenangan, koordinasi penyelesaian persoalan, serta mitigasi risiko agar persoalan tidak berkembang menjadi perkara hukum.

“Pencegahan yang efektif bukan membuat orang takut mengambil keputusan, tetapi membuat setiap orang berani mengambil keputusan yang benar,” menjadi salah satu pesan penting dalam arahannya.

Kajatisu juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendampingan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), khususnya dalam menghadapi persoalan hukum maupun gugatan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah.

Melalui mekanisme sesuai ketentuan, pemerintah daerah dapat memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili dan menangani perkara perdata maupun tata usaha negara.

Selain itu, Kejaksaan juga dapat memberikan pemahaman mengenai hakikat tanah wakaf dan pentingnya kepastian hukum terhadap aset wakaf. Perlindungan aset tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Kepala Sekolah dan Kepala Desa Diminta Pahami Aturan Penggunaan Anggaran

Dalam arahannya, Muhibuddin turut mengingatkan para kepala sekolah agar mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana revitalisasi pendidikan secara baik, benar, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami terkait aspek hukum penggunaan anggaran, para kepala sekolah dipersilakan datang ke Kejaksaan untuk berkonsultasi sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Hal serupa juga disampaikan kepada para kepala desa dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Ia menekankan bahwa Dana Desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta berbagai program lain yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penggunaan anggaran harus dilaksanakan dengan niat dan tujuan yang baik, tetap berpedoman pada aturan serta sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sepuluh Langkah Strategis Pencegahan Korupsi

Lebih lanjut, Kajatisu menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sebelum terjadinya penyimpangan, bukan hanya setelah suatu perkara muncul.

Menurutnya, korupsi bukan semata-mata persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Slogan antikorupsi, katanya, tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus menjadi standar perilaku dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menyampaikan sepuluh langkah strategis pencegahan korupsi, yaitu:

  1. Keteladanan pimpinan.
  2. Pemetaan risiko korupsi.
  3. Penguatan standar operasional prosedur (SOP).
  4. Pengendalian konflik kepentingan.
  5. Transparansi anggaran.
  6. Peningkatan pengawasan internal yang aktif.
  7. Digitalisasi proses pemerintahan.
  8. Perlindungan terhadap pelapor.
  9. Pemberian penghargaan dan sanksi.
  10. Evaluasi secara berkelanjutan.

Tiga Komitmen Strategis Membangun Pemerintahan Bersih

Menutup arahannya, Kajatisu menyampaikan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama, sistem yang kuat, pengawasan efektif, serta keteladanan dari para pemimpin.

Ia menekankan tiga komitmen strategis yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan, yakni tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membangun kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, berintegritas, serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.(D Pakpahan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *